Dukung Evaluasi HGU, PRIMA Aceh Minta Realisasi Program Plasma 30 Persen - Pos Nusantara

Breaking

Jumat, 21 Maret 2025

Dukung Evaluasi HGU, PRIMA Aceh Minta Realisasi Program Plasma 30 Persen

  


POSNUSANTARA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Aceh mendukung penuh rencana evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) yang diwacanakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evaluasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.


"Kami mendukung penuh langkah Bapak Gubernur dalam menertibkan HGU. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya alam Aceh dikelola dengan benar dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat," kata Sekretaris PRIMA Aceh, Munzir, kepada AJNN Kamis, 20 Maret 2025.


Dia berharap evaluasi tersebut dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Selain itu, evaluasi HGU juga diminta tidak sekadar melihat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga menilai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.


"Kita harus melihat sejauh mana keberadaan HGU ini memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah ada ketimpangan yang perlu diperbaiki, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan," kata Munzir.


PRIMA Aceh juga meminta pemerintah memastikan realisasi program plasma sebesar 30 persen dari luasan HGU, sebagaimana diatur dalam regulasi.


"Program plasma adalah hak masyarakat. Kami akan mengawal agar program ini benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi petani serta masyarakat lokal," tegas Munzir.


Lebih lanjut, PRIMA Aceh menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menurut Munzir, Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. 


"Kita harus memastikan bahwa kekayaan ini dikelola dengan bijak, untuk generasi sekarang dan masa depan," kata Munzir.


Munzir berharap evaluasi HGU dapat membawa perubahan positif bagi Aceh, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. 


"PRIMA Aceh mendorong pemerintah segera membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan organisasi petani, guna memastikan evaluasi berjalan objektif dan transparan," kata Munzir. (**)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar